Penyampaian Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD Sekadau 2021

Editor: Redaksi

Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau 
Sekadau Kalbar, Borneopost.id - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan ke-3 dengan agenda Penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2021, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Sekadau. Senin (27/6/2022). 

Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Effendy dan didampingi wakil ketua II, Zainal, 16 anggota DPRD lainnya dan Kepala SKPD serta tamu undangan. 

Mewakili Bupati Sekadau, Asisten I, Fendy mengatakan berbagai strategi, upaya dan kebijakan telah di upayakan dalam rangka pemulihan kesehatan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui belanja pemerintah yang berfokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

"Dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat, dukungan pendanaan tahun 2021 sebesar 18,9 miliyar sementara capaian vaksinasi Covid-19 mencapai 91,41% atau mencapai 276.985 jiwa dan menempati peringkat ke-2 se-Kalbar,serta PPKM mikro berada pada level 1," ujarnya

"Dalam upaya dukungan pemulihan ekonomi daerah jumlah dana yang di serap melalui belanja pemerintah untuk pemulihan ekonomi daerah mencapai 1,9 milyar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sekadau tahun 2021 4,31% atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terkontraksi diangka-0,98%," jelasnya

Fendy juga mengatakan selain keberhasilan dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi,Kabupaten Sekadau juga mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2021 yang diperoleh beberapa waktu lalu, setelah dilakukan audit interim dan terinci dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

"Kabupaten Sekadau sudah 10 kali berturut-turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian, meskipun demikian Pemerintah daerah harus terus berkomitmen bahwa pengelolaan laporan keuangan tidak hanya terbatas pada upaya pencapaian opini WTP tetapi laporan keuangan harus berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat," bebernya

"Saya mengajak kita semua untuk terus melakukan evaluasi dan pengendalian yang memadai sebagai upaya menjaga Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk menghasilkan Output dan Outcome yang baik," pungkasnya. (yati).

Share:
Komentar

Berita Terkini