Kapuas Hulu, Kalbar - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dalam rangka Monitoring Implementasi Kebijakan Pertahanan Negara di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Selasa, (08/03/2022) kemarin.Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dalam rangka Monitoring Implementasi Kebijakan Pertahanan Negara di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia
Dalam Rakor ini membahas terkait 3 poin. Yang pertama tentang Implementasi kebijakan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu serta kesiap siagaan aspek pertahanan dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan. Kedua, membahas tentang Pemberdayaan masyarakat perbatasan dalam mendukung pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan yang terakhir membahas tentang Implementasi sinkronisasi tata ruang pertahanan dengan tata ruang daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam pemaparannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan, program kegiatan perangkat daerah tentang pemberdayaan masyarakat perbatasan yang telah dilakukan.
"Pada Tahun 2017 - 2019 melaksanakan kegiatan Kampung KB Daerah Perbatasan, Pada tahun 2016 - 2019 melaksanakan Festival Danau Sentarum, pada tahun 2018 - 2019 adanya sosialisasi, dengan rapat koordinasi pemantapan dukungan pelaksanaan Pemilu anggota legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian melaksanakan kegiatan sosoalisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Kecamatan Batang Lupar dan kecamatan Badau tahun 2018, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi narkotika psikotropika dan zat adiktif di Kecamatan Empanang tahun 2018," paparnya.
Tim Kemenko Polhukam RI yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Kabid Wilayah Perbatasan, Perencana Ahli Muda pada Deputi BidKoor Pertahanan Negara dan Analisis Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan. (hms).
