Pemerintah Kabupaten Sekadau Optimalisasi Program Kesejahteraan melalui Rakor Fasilitasi Bantuan Sosial Tahun 2023

Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tahun 2023 di Gedung Kateketik, Jalan Merdeka Selatan, Sekadau Hilir. Foto:as

Sekadau, BP - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan KB) Kabupaten Sekadau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tahun 2023. Acara ini berlangsung di Gedung Kateketik, Jalan Merdeka Selatan, Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, pada Selasa, 7 November 2023.

Plt. Kepala Dinsos PP dan KB Kabupaten Sekadau, Martinus Ridi, menjelaskan bahwa rakor ini memiliki tujuan ganda. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kedua, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

“Peserta yang hadir berjumlah 230 orang, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Sekadau, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sintang dan Sekadau, Kepala Desa se-kabupaten Sekadau, Operator SIKS-NG kabupaten Sekadau, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-kabupaten Sekadau (TKSK), dan Koordinator Program Kerja Harapan kabupaten Sekadau,” ungkap Martinus Ridi.

Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan urgensi penanganan masyarakat yang tergolong miskin atau tidak mampu. Undang-undang pemerintah memerintahkan pemerintah daerah untuk mengurus masyarakat miskin agar mereka dapat hidup layak dan mendapatkan perlindungan.

Data menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sekadau mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang semakin ketat terkait kemajuan zaman.

“Ada yang tidak mampu bersaing sehingga kehidupan ekonominya tidak bagus,” kata Subandrio.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mengatasi masalah ini.

Subandrio menyoroti pentingnya bantuan yang tepat sasaran. Misalnya, jika masyarakat yang tadinya menerima bantuan dari pemerintah kemudian ekonominya meningkat, data harus diperbarui, dan bantuan tersebut harus dialihkan ke kelompok yang lebih membutuhkan.

Wakil Bupati juga menekankan koneksi antara data e-KTP dan data miskin. Oleh karena itu, ia mendorong warga yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk segera melakukannya.

“Jangan sampai ada alasan tidak bisa merekam e-KTP karena kartu habis, tinta habis, dan lain-lain,” tegas Subandrio. (as)

Baca juga: