Sekadau Kalbar, Borneopost.id - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan ke-1 Tahun 2022 DPRD Kabupaten Sekadau dengan Agenda Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sekadau terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Sekadau. Senin (21/11/2022).
Juru bicara PDI Perjuangan, Hendri Suhendar saat menyampaikan PU Fraksi. Foto:yt
Kegiatan dipimpin oleh wakil ketua DPRD, Handi, di dampingi oleh ketua DPRD kabupaten Sekadau, Radius Effendy, wakil ketua II, Zainal, di hadiri oleh Skretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, Sekretaris DPRD, Nurhadi, 21 Anggota DPRD lainnya dan kepala SKPD serta para tamu undangan.
Pandangan Umum Fraksi dibacakan oleh masing-masing Juru Bicara Fraksi yaitu fraksi partai Nasdem, fraksi partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, fraksi partai PAN, fraksi partai Hanura, fraksi partai Persatuan, fraksi partai Golkar, fraksi partai PDI Perjuangan.
Pada kesempatan tersebut, juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendri Suhendar mengatakan, RAPBD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan paling konkrit yang di dalamnya meliputi program prioritas dan arah kebijakan keuangan pemerintah dalam satu tahun anggaran, dan penyusunannya didasarkan atas KUA-PPAS tahun 2023.
"Fraksi PDI Perjuangan, memandang Raperda tahun anggaran 2023 wajib hukumnya di pandang sebagai akuntabilitas kinerja pengelola keuangan, dan juga sebagai upaya menerapkan prinsip transparansi tata kelola pemerintah yang baik," kata Hendri Suhendar.
Ia juga mengatakan, setelah mencermati beberapa hal seperti yang tercantum dalam nota keuangan dan Raperda tentang RAPBD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2023 dapat di ketahui bahwa :
1. Secara umum RAPBD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2023 sebesar Rp 874,86 Milyar dan mengalami penurunan Rp 43,84 milyar atau 9,5 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 918,70 milyar.
2. Total pendapatan daerah diperkirakan sebesar 874,86 milyar rupiah.
3. Total belanja daerah di perkirakan 846,86 miliyar menurun sebanyak 56,84 milyar rupiah.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan akan beberapa hal yaitu :
1. Dengan melihat kondisi rill masyarakat yang belum pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan adanya kenaikan BBM, apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 61,35 milyar dari pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp 21,97 milyar rupiah dan restribusi yang diproyeksikan sebesar Rp 4,63 milyar bisa diwujudkan?
2. Pola pembiayaan pembangunan pemerintah daerah masih mengandalkan anggaran yang bersumber dari dana konvensional seperti pajak dan retribusi. Fraksi PDIP berharap peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan di optimalkan.
3. Penganggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam upaya mendorong pertumbuhan yang berkualitas harus benar-benar terimplementasi secara terukur dalam penganggaran.
4. Mohon penjelasan, terkait penurunan Pos anggaran pada tahun 2023.
5. Dari sisi belanja tidak langsung, belanja pegawai sekitar Rp 311,60 milyar dan Rp 27,02 milyar adalah belanja hibah, bantuan cadangan. Pertanyaannya ialah apa indikator harapan kita terhadap belanja ini jika kita hadapkan dengan kelima target prioritas pembangunan yang dicanangkan.
6. Dari sisi belanja langsung yang terdiri dari belanja modal. Apa indikator harapan, keberhasilan, dan ketuntasan jika kita hadapkan dengan target prioritas pembangunan Kabupaten Sekadau tahun 2023. (yati)
