Sekadau Kalbar, Borneopost.id - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan ke-3 Tahun 2022 DPRD Kabupaten Sekadau dengan Agenda Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sekadau terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Sekadau. Senin (26/6/2023).
Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan ke-3 Tahun 2022 DPRD Kabupaten Sekadau dengan Agenda Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sekadau terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022. (Foto:yt)
Kegiatan dipimpin oleh wakil ketua II DPRD Kabupaten Sekadau, Zainal, di dampingi oleh ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Effendy, di hadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, sekretaris DPRD, Nurhadi, 16 Anggota DPRD lainnya, Kepala SKPD serta para tamu undangan.
Pandangan Umum Fraksi dibacakan oleh masing-masing Juru Bicara Fraksi yaitu fraksi partai Nasdem, fraksi partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, fraksi partai PAN, fraksi partai Hanura, fraksi partai Persatuan, fraksi partai Golkar, fraksi partai PDI Perjuangan.
Pada kesempatan tersebut, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, Bambang Setiawan mengapresiasi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2022 yang mana realisasi belanja daerah mencapai 98,67 persen dan meraih WTP 11 kali berturut-turut dari BPK.
"Namun ada beberapa catatan yang juga kami sampaikan yakni terkait depisit anggaran serta beberapa program yang belum terealisasi sepenuhnya. Oleh karena itu, melalui sidang Paripurna ini kami berharap pada tahun 2023 ini semua program prioritas dapat terlaksana dengan capaian sesuai yang di targetkan," ucap Bambang Setiawan.
Bambang Setiawan juga menuturkan harapan agar realisasi APBD tersebut haruslah proporsional dalam penggunaan belanja agar lebih efektif dan efisien.
"Kami fraksi PDI Perjuangan berharap kepada Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran dengan segera menyelesaikan seluruh agenda pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Sekaligus untuk menghindari SILPA berlebih di akhir tahun anggaran yang disebabkan penyerapan anggaran yang kurang, melihat dalam laporan anggaran (LRA) SILPA mencapai 59,7 Miliar yang cukup tinggi," katanya.
"Terkait belanja daerah, realisasi mencapai Rp. 901,9 Miliar atau 92,68 persen tentang belanja langsung dan tidak langsung, maka kami fraksi PDI Perjuangan menekankan agar mencermati orientasi belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, UMKM serta kesejahteraan harusnya menjadi prioritas dibanding belanja anggaran untuk memenuhi kebutuhan birokrasi," tambahnya.
"Berkaitan dengan pinjaman daerah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kami mohon agar selalu di update bagaimana progres pinjaman tersebut," pungkasnya. (yt)
